Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengharapkan media berperan aktif dalam mengawal akurasi informasi terkait perkembangan data keluarga berisiko stunting (KRS). Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menegaskan bahwa publik berhak menerima data yang benar, jelas, dan tidak menimbulkan salah tafsir.
“Hati-hati ya teman-teman media, bedakan data tingkat kecamatan dan desa. Kesalahan penyebutan angka bisa menyesatkan publik,” tegas Junaidi kepada awak media.
Data KRS saat ini bukan sekadar laporan statistik, melainkan dasar pemerintah dalam menyusun intervensi pembangunan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kesalahan penyajian data dapat memicu bias kebijakan dan membuat bantuan salah sasaran.
“Kalau data itu tidak akurat, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan hilang. Saya tidak mau DPPKB dipandang tidak serius karena informasi salah,” jelasnya.
Pihaknya telah memastikan data KRS Sangatta Utara usai verifikasi ulang melalui koordinasi langsung dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jumlah KRS ditetapkan sebanyak 3.686 keluarga yang tersebar di empat wilayah berbeda.
“Kami harus bekerja dengan data valid sebagai kompas pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Junaidi bahkan meminta media menjadi bagian dari sistem kontrol publik. Ia mengajak jurnalis melakukan pengecekan langsung ke lingkungan tempat tinggal warga yang namanya terdaftar dalam data KRS.
“Silakan turun ke lapangan. Kalau data itu benar, sampaikan bahwa data ini memang valid. Kalau tidak benar, bantu sampaikan agar dapat diperbaiki,” ucapnya.
Menurutnya, KRS memiliki indikator yang jelas, seperti sanitasi buruk, tidak adanya jamban sehat, akses air bersih tidak layak, serta pasangan usia subur (PUS) yang masuk kategori 4T dan tidak mengikuti program keluarga berencana (KB) modern. Seluruh indikator tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi risiko stunting pada anak.
DPPKB berharap media menyampaikan edukasi bahwa pencegahan stunting bukan hanya berfokus pada balita yang lahir dalam kondisi kurang gizi, namun jauh sebelum itu pada proses perencanaan keluarga.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa upaya kita menyasar akar masalah sejak dini,” tuturnya.
Dengan kolaborasi informasi yang kuat antara pemerintah dan media, ia optimistis upaya percepatan penurunan risiko stunting akan semakin transparan dan berhasil.
“Kita bergerak bersama. Karena data yang benar akan membawa kebijakan yang benar,” pungkasnya. (TS/ADV)
