Kutai Timur – Pengembangan olahraga dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kutai Timur dinilai membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembinaan olahraga hingga ke wilayah kecamatan.
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Kutai Timur mendorong keterlibatan sektor swasta melalui komunikasi dan kolaborasi dengan perusahaan yang berada di berbagai wilayah. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kegiatan olahraga sekaligus memperluas ruang bagi pemuda untuk menjalankan aktivitas yang positif.
Kepala Dispora Kutai Timur Basuki Isnawan mengatakan, pihaknya berupaya menjadi penghubung antara pemerintah, perusahaan, dan kelompok pemuda. Komunikasi dengan perusahaan dilakukan untuk membuka peluang dukungan, selanjutnya pemuda maupun pihak terkait di wilayah tersebut diharapkan mampu melanjutkan kerja sama yang sudah dibangun.
Menurut Basuki, langkah tersebut penting agar dukungan perusahaan tidak berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan.
“Saya datang untuk membuka komunikasi dan mempertemukan pihak-pihaknya. Setelah itu, tinggal teman-teman muda di sana yang melanjutkan hubungan dan kerja sama tersebut,” ujar Basuki.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pemuda dan olahraga tidak harus menghambat aktivitas utama perusahaan. Menurutnya, dukungan dapat diberikan sesuai kemampuan dan bentuk kegiatan yang disepakati, sementara perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Basuki menilai pola tersebut justru dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak. Pemuda memperoleh dukungan untuk mengembangkan kegiatan, sedangkan perusahaan dapat ikut berkontribusi terhadap lingkungan sosial di sekitar wilayah operasionalnya.
“Perusahaan juga tetap bisa menjalankan usahanya tanpa terganggu. Di sisi lain, anak-anak muda mendapatkan dukungan yang baik sehingga kegiatan yang mereka jalankan bisa berkembang,” katanya.
Salah satu contoh yang disampaikan Basuki adalah penyelenggaraan kejuaraan tinju di Kecamatan Kaliorang. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari perusahaan dan mampu menarik perhatian masyarakat dalam jumlah besar.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dengan kegiatan olahraga dapat menghasilkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat.
“Contohnya saat saya menghadiri kejuaraan tinju di Kaliorang. Kegiatannya luar biasa, sampai ribuan orang datang. Saat itu dukungan dari teman-teman perusahaan juga sangat besar,” jelasnya.
Dukungan serupa juga terlihat dalam kegiatan sepak bola yang berlangsung di Kecamatan Kaubun. Basuki menyebut perusahaan kembali mengambil peran dalam mendukung kegiatan tersebut, meskipun pelaksanaannya tidak menggunakan APBD.
“Di Kaubun kegiatan sepak bolanya juga sangat baik. Sekali lagi, perusahaan yang ikut mendukung, dan kegiatan tersebut tidak menggunakan APBD,” katanya.
Selain membantu pelaksanaan kegiatan, dukungan perusahaan juga dapat diarahkan pada kebutuhan sarana dan prasarana olahraga. Basuki menyebut keterlibatan sektor swasta telah membantu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas olahraga masyarakat.
“Termasuk kebutuhan sarana dan prasarana olahraga juga ada yang mendapat dukungan dari perusahaan,” ujarnya.
Menurut Basuki, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan olahraga tidak cukup jika hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Keterbatasan APBD membuat pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain agar kebutuhan masyarakat di berbagai kecamatan tetap dapat diakomodasi.
Karena itu, komunikasi dengan perusahaan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap pembangunan kepemudaan dan olahraga. Dispora berharap pola kerja sama yang sudah berjalan di beberapa wilayah dapat diterapkan secara lebih luas.
Basuki menegaskan bahwa pengembangan pemuda dan olahraga merupakan kepentingan bersama. Pemerintah, perusahaan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan kegiatan tersebut terus berkembang.
“Kesepahaman sudah mulai terbangun. Artinya, pembangunan pemuda dan olahraga bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” tandasnya. (SH/ADV)
