Kutai Timur – Keterlibatan lintas sektor menjadi salah satu perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mempercepat penanganan stunting. Melalui Program Orang Tua Asuh (OTA) Cegah Stunting, pejabat pemerintah dan jajaran instansi terkait didorong ikut memberikan perhatian terhadap anak yang membutuhkan dukungan gizi.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saidah, mengatakan program tersebut dirancang dengan melibatkan pejabat di lingkungan Pemkab Kutim serta jajaran instansi terkait sebagai orang tua asuh bagi anak-anak yang terindikasi stunting.
Menurut Ani, sasaran yang diharapkan terlibat dalam program tersebut mencakup pimpinan perangkat daerah, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, pejabat struktural hingga pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan mereka diarahkan untuk memberikan bantuan dan pendampingan gizi secara langsung kepada anak asuh yang membutuhkan.
“Saat ini capaian Program Orang Tua Asuh Cegah Stunting kita sudah masuk di angka 78 persen. Seharusnya target kita memang bisa mencapai 100 persen,” ungkap Ani.
Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar sasaran dalam program telah terlibat. Namun, DPPKB Kutim masih mendorong agar keterlibatan tersebut dapat diperluas sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
Meski capaian program telah mencapai 78 persen, Ani menilai masih diperlukan dorongan yang lebih kuat dari jajaran internal Pemkab Kutim agar keterlibatan pejabat dapat berjalan secara merata. Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen bersama.
Dukungan juga datang dari instansi vertikal dan mitra kerja yang telah menunjukkan kepedulian terhadap gerakan penanganan stunting di Kutim. Salah satunya berasal dari lingkungan Kementerian Agama setempat.
“Kami sangat berharap komitmen dari seluruh jajaran Kepala Dinas dan pejabat daerah bisa semakin ditingkatkan. Jika seluruh jajaran bergerak bersama menjadi orang tua asuh, kita optimistis target 100 persen dapat tercapai,” pungkasnya.
Melalui keterlibatan tersebut, program OTA tidak hanya menempatkan penanganan stunting sebagai tanggung jawab satu perangkat daerah. Peran berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi.
Penguatan keterlibatan tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian gizi sekaligus memperkuat kerja bersama dalam penanganan stunting di Kutim. DPPKB Kutim mendorong sinergi lintas sektor terus ditingkatkan agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan. (ADV/IR)
