Kutai Timur – Di tengah meningkatnya jumlah pekerja di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), program perlindungan bagi pekerja rentan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah (pemda).
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnake)r Kutim, Roma Malau, menyebut program ini merupakan salah satu dari 50 Program Buapti dan Wakil Bupati Kutim. Yakni jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
“Jaminan tenaga kerja itu diberikan kepada seluruh penduduk Kabupaten Kutim yang bekerja mandiri,” ujar Roma kepada awak media.
Program ini mencakup berbagai kelompok, mulai pengemudi ojek online (ojol), pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pekerja harian lepas.
Roma menegaskan bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan tulang punggung ekonomi daerah, tetapi selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.
Karena itu, pemerintah hadir memberikan perlindungan agar mereka tidak menghadapi beban ekonomi yang besar ketika musibah terjadi.
Ia menjelaskan bahwa kecelakaan yang dialami pekerja, seperti ojol yang mengalami insiden saat mengantar pesanan, berhak mendapatkan perlindungan dan santunan sesuai ketentuan.
Program ini diharapkan tidak hanya menjadi jaminan finansial, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kerja bagi sektor informal.
Di berbagai kecamatan, sosialisasi terus dilakukan agar semakin banyak pekerja mandiri memahami hak mereka untuk memperoleh perlindungan ini.
Pemda menilai bahwa kesadaran akan keamanan dan keselamatan kerja adalah bagian dari membangun tenaga kerja yang tangguh.
Pekerja mandiri bukan lagi dianggap pelengkap, melainkan bagian integral dari struktur ekonomi Kutim yang harus dilindungi secara layak.
Dengan hadirnya program perlindungan pekerja rentan, pemerintah berharap tidak ada lagi keluarga yang jatuh miskin akibat kecelakaan yang menimpa tulang punggung keluarga. (TS/ADV)
