Kutai Timur – Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Menyadari hal itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menjalin kerja sama strategis dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutim untuk memastikan setiap keluarga berisiko stunting (KRS) mendapatkan layanan air bersih yang memadai.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menegaskan bahwa data keluarga berisiko stunting kini digunakan sebagai dasar utama dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan jaringan air bersih.
Langkah ini merupakan bagian dari inovasi “Cap Jempol Stop Stunting,” yang mengedepankan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
“Data KRS kami bukan sekadar angka. Itu peta masalah yang menunjukkan di mana intervensi paling dibutuhkan. Salah satunya adalah akses air bersih yang layak,” ujar Junaidi kepada awak media.
Menurutnya, DPPKB telah menyerahkan data keluarga berisiko stunting di sejumlah desa yang tercatat memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap masalah sanitasi, di antaranya Sangatta Utara, Bengalon, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung.
Data tersebut kini menjadi acuan PDAM dalam memperluas jaringan air bersih sesuai kemampuan dan rencana kerja tahunan mereka.
“Dengan data by name by address, PDAM bisa langsung tahu keluarga mana yang benar-benar membutuhkan. Jadi, pembangunan jaringan tidak asal pasang, tapi berbasis kebutuhan nyata,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar program air bersih dan sanitasi tidak tumpang tindih.
Menurutnya, keberhasilan program stunting tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara dinas teknis, perusahaan daerah, dan masyarakat penerima manfaat.
“Dulu banyak program yang tumpang tindih karena tidak pakai data bersama. Sekarang semua mengacu ke satu sumber, yaitu data KRS. Dengan begitu, hasilnya lebih terukur dan efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutim, Suparjan, menyambut baik kolaborasi ini dan menilai langkah DPPKB sangat membantu dalam menentukan prioritas wilayah pengembangan.
Menurutnya, penggunaan data KRS membuat PDAM bisa fokus mengalirkan jaringan air bersih ke desa-desa yang memiliki jumlah keluarga rentan lebih tinggi.
“Selama ini kami banyak menerima usulan dari berbagai pihak. Tapi dengan data KRS, kami tahu mana wilayah yang harus didahulukan karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat,” terang Suparjan.
Selain perluasan jaringan, PDAM juga menggandeng DPPKB untuk melakukan sosialisasi pemanfaatan air bersih kepada masyarakat. Hal ini penting agar penggunaan air bersih tidak hanya menjadi fasilitas, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat keluarga.
“Air bersih itu bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga kesadaran. Kalau masyarakat memahami manfaatnya, maka mereka ikut menjaga fasilitas itu,” sambungnya.
Kerja sama ini sejalan dengan visi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menekankan pencegahan stunting harus dimulai dari intervensi lingkungan hidup yang sehat.
Dengan dukungan data valid dari DPPKB, PDAM kini lebih mudah memastikan pembangunan jaringan air bersih benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
“Kita ingin membangun keluarga sehat dari hulunya. Kalau air bersih tersedia dan sanitasi baik, maka peluang anak tumbuh stunting akan jauh berkurang,” pungkas Junaidi. (TS/ADV)
