Kutai Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan turut terbentuknya Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian besar di sekolah-sekolah.
Meski Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi daerah dengan penerima manfaat terbanyak, posisi pemerintah daerah (pemda) bukan sebagai pelaksana utama, melainkan penopang.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa MBG adalah program nasional dengan skema yang telah ditetapkan oleh BGN.
“Jadi, MBG itu program nasional. Seluruhnya itu dipegang oleh BGN. Posisi Pemda hanya men-support,” ujar Mulyono saat diwawancarai.
Mulyono menjelaskan bahwa dukungan pemda berupa pendataan sekolah, jumlah siswa, serta kesiapan lokasi distribusi makanan.
“Kami hanya menyampaikan data. Ini loh jumlah sekolah, ini loh jumlah siswa. Semua yang mengatur adalah BGN,” katanya.
Skema pelaksanaan MBG diatur lewat dua pola, yakni dapur dikelola langsung atau bermitra dengan yayasan yang membangun dapur, peralatan, dan pengantaran.
“Yang masak langsung ditangani oleh SPPG atau dapur tadi,” jelasnya.
Kutim menjadi salah satu daerah yang aktif menyesuaikan kebutuhan teknis agar pelaksanaan MBG berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa dukungan ini sangat penting agar anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang.
“Kesannya sekolah terlibat penuh padahal yang terlibat 100 persen itu BGN,” tuturnya.
MBG menjadi upaya besar pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan siswa dan mencegah stunting melalui intervensi gizi sejak sekolah dasar. Kutim dengan dukungan penuh pemerintah daerah, memastikan program ini tersebar merata ke seluruh sekolah penerima.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pendidikan dan kesehatan anak tidak dapat dipisahkan, dan MBG menjadi jembatan strategis untuk keduanya. (TS/ADV)
