Kutai Timur – Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kutim.
Keduanya berkolaborasi dalam mendorong keluarga untuk menerapkan pola asuh sehat, gizi seimbang, serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai fondasi tumbuh kembang anak yang optimal.
“PKK memiliki jaringan kader yang kuat di tingkat desa dan kelurahan, sementara DPPKB memiliki basis data keluarga berisiko stunting. Ketika keduanya bersatu, dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi kepada awak media
Melalui program Cap Jempol Stop Stunting, DPPKB Kutim melibatkan TP PKK dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada keluarga berisiko.
Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi tentang gizi, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis seperti cara mengolah makanan sehat dari bahan lokal, mengatur menu keluarga, hingga pentingnya kebersihan air dan sanitasi.
“Kader PKK memiliki peran penting sebagai penggerak di lapangan. Mereka mengenal masyarakatnya, tahu permasalahan di sekitar, dan bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif,” jelasnya.
Salah satu bentuk nyata kerja sama ini terlihat dalam kegiatan Kelas Keluarga Sehat, yang digelar rutin di desa-desa prioritas.
Dalam kegiatan tersebut, para ibu rumah tangga diberikan pembekalan seputar kebutuhan gizi anak, jarak ideal kehamilan, dan cara menyiapkan makanan bergizi tanpa harus mahal.
DPPKB juga memanfaatkan forum-forum PKK untuk menyampaikan materi tentang Keluarga Berencana (KB) dan perencanaan hidup sehat.
Peserta diajak memahami bahwa pengaturan jarak kelahiran bukan hanya soal menunda anak, tetapi juga tentang kesiapan ekonomi dan kesehatan ibu.
“Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, kuncinya ada pada ibu. Ibu yang sehat, berpengetahuan, dan mampu mengelola rumah tangga dengan baik akan melahirkan generasi yang kuat,” ujarnya.
Selain edukasi gizi dan KB, kegiatan kolaboratif ini juga menyentuh aspek sosial seperti Pola Asuh 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA).
Melalui pendekatan ini, keluarga berisiko tidak hanya mendapat penyuluhan, tetapi juga peluang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Kalau keluarga punya penghasilan tambahan, otomatis bisa menyediakan gizi yang lebih baik untuk anak-anaknya. Inilah esensi pemberdayaan yang ingin kami dorong,” tuturnya.
Kerja sama DPPKB dan TP PKK Kutim ini menjadi contoh nyata bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan satu instansi saja.
Perlu sinergi antara data, edukasi, dan empati agar pesan pembangunan keluarga sehat benar-benar sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Gerakan ini tidak sekadar kampanye, tapi kerja bersama membangun peradaban dari rumah. Kalau keluarga sehat, daerah pasti kuat,” pungkasnya. (TS/ADV)
