Kutai Timur — Intervensi harga pangan menjadi salah satu langkah yang diperhatikan untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi bagian dari upaya yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Pratama Erwin Harianto.
Erwin menjelaskan bahwa berdasarkan data perkembangan harga hingga minggu pertama Oktober 2026, rata-rata harga beras di Kutai Timur yang mencakup kualitas medium dan premium tercatat sebesar Rp17.137 per kilogram. Pada periode yang sama, perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di Kutai Timur tercatat sebesar 2,34 persen.
“Beras sebagai komoditas pangan utama mendominasi perhatian pengendalian persediaan daerah,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Menurutnya, kenaikan harga pangan juga terlihat dari perkembangan IPH Kutim pada minggu pertama Oktober 2026 yang tercatat sebesar 1,15 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap kenaikan tersebut secara berurutan adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging sapi.
Untuk merespons kondisi tersebut, intervensi dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan harga dan distribusi antardaerah. Salah satu langkah yang disebutkan ialah penyaluran beras SPHP, yang ditujukan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras.
Selain itu, dirinya menyampaikan adanya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dijadwalkan akan digelar sekitar kawasan Kantor Kecamatan Sangatta Utara. Kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya penyediaan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa operasi pasar murah di sejumlah kecamatan pernah dilaksanakan melalui pengelolaan tersendiri. Dalam keterangannya, dirinha menyebut intervensi tersebut menjangkau lima kecamatan.
Upaya intervensi harga menjadi penting di tengah ketergantungan Kutim terhadap pasokan sejumlah komoditas dari luar daerah. Kondisi distribusi dan biaya angkut turut memengaruhi pembentukan harga pangan yang diterima masyarakat.
Melalui langkah intervensi tersebut, pengendalian harga dan ketersediaan kebutuhan pokok diharapkan dapat terus diperhatikan, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. (TS/ADV)
