Kutai Timur – Di tengah berbagai program besar yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), satu prinsip yang terus ditekankan Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, adalah pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antarlembaga dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, upaya penurunan stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan banyak pihak.
Bagi Junaidi, keberhasilan dalam menurunkan angka stunting bukan semata-mata tentang siapa yang bisa bergerak paling cepat, tetapi siapa yang benar-benar bersedia bekerja bersama dan saling melengkapi. “Kalau setiap lembaga jalan sendiri-sendiri, hasilnya kecil.
Tapi kalau semua bergerak serentak, hasilnya luar biasa,” ujarnya kepada awak media.
Di bawah kepemimpinannya, DPPKB Kutim berhasil menyatukan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dunia usaha, hingga lembaga pendidikan dalam satu pola koordinasi yang lebih terarah. Sinergi ini membentuk rantai kerja yang saling menunjang, sehingga program berjalan lebih efektif.
Junaidi menilai bahwa keberhasilan program Cap Jempol Stop Stunting tidak hanya dilihat dari penurunan angka dalam statistik, tetapi juga dari perubahan cara pandang masyarakat. “Masyarakat kini sadar bahwa menyiapkan keluarga sehat itu tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi adalah wujud nyata dari nilai gotong royong yang telah diwariskan generasi terdahulu. Menurutnya, program yang baik adalah program yang mampu menghidupkan kebersamaan.
Melalui pendekatan tersebut, DPPKB Kutim tidak hanya berfungsi sebagai lembaga teknis, tetapi juga menjadi pusat kolaborasi sosial yang menumbuhkan optimisme baru. Sebuah gerakan yang perlahan namun pasti mengajak masyarakat menatap masa depan dengan lebih sehat, kuat, dan manusiawi (TS/ADV)
