Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim terus memperluas kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar di wilayahnya.
Kali ini, fokus diarahkan pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan bagi keluarga berisiko stunting (KRS).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menuturkan bahwa stunting tidak hanya bisa diselesaikan lewat intervensi gizi, tetapi juga dengan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar menyentuh akar persoalan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami ingin CSR perusahaan itu punya dampak jangka panjang. Bukan hanya bantuan sekali lewat, tapi program yang bisa mengubah hidup keluarga berisiko menjadi lebih mandiri,” ujar Junaidi kepada awak media.
Menurutnya, pendekatan berbasis data by name by address memungkinkan DPPKB mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan pelatihan tertentu. Data inilah yang kemudian diserahkan kepada perusahaan agar bantuan CSR bisa disalurkan secara tepat sasaran.
“Misalnya, di Desa Teluk Lingga banyak ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha kecil. Maka kami rekomendasikan program pelatihan menjahit, tata boga, atau kerajinan tangan di sana. Jadi bantuan perusahaan benar-benar efektif,” jelasnya.
Beberapa perusahaan yang telah terlibat dalam program ini, seperti PT Indominco Mandiri dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), telah membuka akses pelatihan bagi masyarakat melalui lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saidah, mengatakan bahwa kolaborasi ini telah memberikan hasil positif. Banyak peserta pelatihan yang kini berhasil membuka usaha mandiri di bidang kuliner, konveksi, dan produk rumahan.
“Perusahaan memberikan dukungan alat dan bahan, sementara kami dampingi dari sisi perencanaan dan data keluarga. Hasilnya mulai terlihat. Ada ibu-ibu yang dulunya penerima bantuan, sekarang sudah bisa mempekerjakan orang lain,” ungkap Ani.
Selain pelatihan wirausaha, perusahaan juga diminta mendukung program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi warga yang putus sekolah. DPPKB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kutim agar peserta dari keluarga berisiko stunting dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa biaya.
“Banyak kepala keluarga yang tidak tamat sekolah. Kalau mereka bisa kembali belajar, otomatis peluang kerja dan kesejahteraan keluarga meningkat,” sambungnya.
Junaidi menegaskan bahwa arah CSR perusahaan kini mulai berubah, yakni dari sekadar kegiatan sosial menjadi bentuk nyata pembangunan manusia. Dengan intervensi yang tepat, satu program pelatihan bisa berdampak pada tiga hal sekaligus, yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan risiko stunting, dan penguatan ketahanan keluarga.
“Kalau satu keluarga bisa berdiri di atas kaki sendiri, maka anak-anak mereka tidak akan lagi kekurangan gizi. Itulah misi sebenarnya dari program ini,” tuturnya.
DPPKB Kutim juga berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan CSR agar selaras dengan visi besar Pemkab Kutim dalam menekan angka stunting hingga di bawah 20 persen pada tahun 2026.
“CSR harus jadi mitra pembangunan, bukan sekadar formalitas. Kalau semua pihak bergerak di jalur yang sama, saya yakin Kutim akan menjadi daerah percontohan dalam penanganan stunting berbasis pemberdayaan,” pungkasnya. (TS/ADV)
