Kutai Timur – Menekan angka stunting tidak hanya soal intervensi gizi dan sanitasi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mengedukasi masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan keluarga.
Menyadari hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini mengoptimalkan berbagai media komunikasi digital seperti podcast, video edukatif, dan media sosial (medsos) untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menyampaikan bahwa strategi komunikasi publik berbasis digital menjadi langkah penting di era informasi saat ini.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap stunting hanya persoalan fisik, padahal masalah tersebut berakar pada faktor keluarga, lingkungan, dan kebiasaan hidup.
“Banyak yang mengira stunting itu cuma soal anak pendek. Padahal penyebabnya jauh lebih kompleks. Karena itu, edukasi harus dilakukan dengan cara yang mudah diterima masyarakat,” ujar Junaidi kepada awak media.
DPPKB Kutim memiliki program Podcast Bangga Kencana, yang rutin menampilkan narasumber dari berbagai kalangan seperti dokter spesialis tumbuh kembang anak, konselor HIV, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hingga tokoh masyarakat.
Program ini disiarkan secara daring dan juga dibagikan melalui medsos untuk menjangkau masyarakat di pelosok Kutim.
“Podcast ini kami buat agar edukasi tidak terasa seperti ceramah. Masyarakat bisa mendengar kisah nyata, solusi, dan penjelasan ilmiah dari ahlinya,” jelasnya.
Selain podcast, DPPKB juga aktif memproduksi video pendek berdurasi 1–2 menit yang dikemas secara menarik, mirip gaya konten di Aplikasi TikTok dan Instagram.
Video tersebut berisi pesan-pesan ringan namun kuat, seperti pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, bahaya menikah di usia dini, hingga panduan sederhana menjaga gizi keluarga.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutim, Herliana mengatakan strategi komunikasi digital ini terbukti efektif dalam menjangkau generasi muda yang kini lebih sering mengakses informasi melalui ponsel.
“Kalau kita hanya mengandalkan pertemuan tatap muka, jangkauannya terbatas. Tapi dengan media sosial, satu pesan bisa menjangkau ribuan orang dalam hitungan jam,” tuturnya.
Ia mencontohkan, salah satu video edukasi bertema “Cegah Stunting Mulai dari Dapur Sendiri” berhasil mendapatkan ribuan penonton dan dibagikan secara luas di WhatsApp.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan digital dapat memperkuat kesadaran masyarakat secara organik tanpa biaya besar.
DPPKB juga menjadikan media digital sebagai ruang partisipatif, di mana masyarakat bisa mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, atau memberikan masukan langsung terkait program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Dengan begitu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka dan dinamis.
“Sekarang masyarakat bukan lagi objek, tapi subjek komunikasi. Mereka bisa berinteraksi langsung, dan itu membuat pesan pemerintah lebih dipercaya,” tutur Junaidi.
Tidak hanya untuk masyarakat umum, strategi digital ini juga digunakan untuk pelatihan internal bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
DPPKB memanfaatkan platform daring untuk memberikan bimbingan teknis, pelatihan verifikasi data, dan pembaruan informasi program nasional.
“Dengan pelatihan daring, PLKB di kecamatan terpencil pun bisa mengikuti arahan tanpa harus datang ke Sangatta. Hemat waktu, hemat biaya, tapi tetap efektif,” jelasnya.
Ke depan, DPPKB Kutim berencana meluncurkan aplikasi mobile Cap Jempol Stop Stunting, yang berfungsi sebagai pusat informasi, pelaporan, dan edukasi masyarakat seputar keluarga berisiko stunting.
Aplikasi ini akan dilengkapi fitur notifikasi dan konsultasi daring dengan petugas keluarga berencana.
“Transformasi digital adalah bagian dari revolusi pelayanan publik. Kalau edukasi bisa hadir di genggaman tangan masyarakat, maka pencegahan stunting akan jadi budaya, bukan sekadar program,” pungkasnya. (TS/ADV)
