Kutai Timur – Transformasi digital kini menjadi nadi baru dalam pengelolaan data keluarga di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim memperkuat sistem pelaporan berbasis daring melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting (SIGELC).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menuturkan bahwa dua platform tersebut membantu pemerintah daerah memantau kondisi keluarga secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Data yang terkumpul kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan pembangunan lintas sektor.
“SIGA dan SIGELC ini ibarat mata dan telinga kami di lapangan. Semua data keluarga masuk secara digital dan bisa kami pantau langsung dari kantor,” ujar Junaidi kepada awak media.
Melalui sistem ini, petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dapat memperbarui data keluarga secara real time, mulai dari informasi ekonomi, kesehatan, hingga kondisi lingkungan rumah tangga.
“Kalau dulu laporan bisa butuh waktu berminggu-minggu, sekarang bisa dalam hitungan jam. Begitu data diinput, kami langsung tahu titik risikonya,” jelasnya.
Menurut Junaidi, keunggulan sistem ini tidak hanya pada kecepatan, tetapi juga pada ketepatan sasaran intervensi. Data SIGELC misalnya, dapat menampilkan peta keluarga berisiko stunting (KRS) per desa, lengkap dengan indikator penyebab seperti sanitasi buruk, kurang gizi, atau tidak memiliki akses air bersih.
“Kalau kita tahu penyebabnya secara detail, kita bisa arahkan OPD yang tepat. Misalnya PU untuk air bersih, Perkim untuk rumah tidak layak huni, atau Dinas Sosial untuk bantuan,” ucapnya.
Selain itu, sistem ini juga membantu mencegah tumpang tindih data dengan instansi lain. Melalui koordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), seluruh data di Kutim kini disinkronkan dengan pusat agar validitasnya tetap terjaga.
“Tidak boleh ada dua versi data. Semua harus satu sumber supaya kebijakan kita solid,” tegasnya.
Junaidi juga mengakui bahwa penerapan sistem digital di daerah seluas Kutai Timur bukan hal mudah. Tantangan utama adalah jaringan internet yang belum merata dan keterampilan digital petugas lapangan yang masih perlu ditingkatkan.
“Makanya kami terus melakukan pelatihan agar PLKB dan TPK semakin mahir menggunakan teknologi ini. Mereka sekarang bukan hanya penyuluh, tapi juga analis data,” tuturnya.
Ke depan, DPPKB Kutim berencana mengembangkan dashboard terpadu yang menampilkan peta keluarga berisiko secara visual untuk memudahkan lintas OPD, camat, hingga kepala desa dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kami ingin semua pihak bisa melihat data yang sama. Kalau datanya kuat, maka kebijakan pun pasti tepat,” pungkasnya. (TS/ADV)
