Kutai Timur – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menekan angka stunting kini mulai membuahkan hasil. Melalui program inovatif “Cap Jempol Stop Stunting”, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim berhasil menyentuh langsung keluarga-keluarga berisiko yang selama ini luput dari perhatian kebijakan.
Program yang digagas oleh Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, ini menitikberatkan pada pendekatan humanis dan berbasis data lapangan.
Lewat kerja keras para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 18 kecamatan, ribuan keluarga kini mulai mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.
“Kami tidak ingin bicara angka tanpa wajah manusia di baliknya. Setiap data yang kami buka, ada keluarga yang harus dibantu, ada anak yang harus diselamatkan,” ujar Junaidi kepada awak media.
Salah satu keluarga yang kini merasakan dampak positif program tersebut adalah keluarga Ibu Dayang di Kecamatan Sangatta Utara. Sebelumnya, ia termasuk dalam kategori keluarga berisiko stunting karena belum menggunakan kontrasepsi modern dan memiliki kondisi sanitasi yang kurang layak.
Namun setelah mendapat pendampingan dari PLKB dan TPK, kini keluarganya telah mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) modern, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pola hidup bersih.
“Saya akhirnya tahu pentingnya KB dan menjaga kebersihan air di rumah. Dulu saya pikir biasa saja, sekarang saya lebih paham,” ucap Dayang melalui Junaidi.
Selain pendampingan edukatif, DPPKB juga menghubungkan keluarga Dayang dengan program bantuan rumah layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Langkah ini merupakan bagian dari strategi intervensi lintas sektor yang diatur dalam program “Cap Jempol Stop Stunting”, sehingga setiap keluarga mendapat solusi sesuai permasalahannya.
“Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Ada peran Dinkes (Dinas Kesehatan) untuk air bersih dan jamban, Perkim untuk rumah layak huni, bahkan Dinsos (Dinas Sosial) untuk bantuan ekonomi. Semuanya bergerak berdasarkan data yang sama,” terangnya.
Melalui integrasi tersebut, Kutim kini memiliki peta keluarga berisiko yang sangat rinci, lengkap dengan kondisi sosial-ekonomi dan rekomendasi intervensinya.
Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu mengubah paradigma penanganan stunting dari sekadar pengobatan menjadi pencegahan yang dimulai dari hulu, yakni keluarga itu sendiri.
“Kalau anak sudah lahir dalam kondisi stunting, itu sudah tahap pengobatan. Tapi lewat program ini, kita cegah sebelum terjadi,” tuturnya.
Tak hanya di Sangatta Utara, dampak program juga mulai dirasakan di Bengalon dan Rantau Pulung. Banyak keluarga yang dulunya tidak memiliki akses air bersih kini sudah mendapatkan sambungan jaringan melalui kolaborasi antara DPPKB, PDAM, dan dana desa.
Para PLKB dan TPK yang bertugas di lapangan juga merasa lebih mudah bekerja karena memiliki data terverifikasi.
“Dulu kami hanya pakai perkiraan, sekarang sudah ada daftar by name by address. Jadi setiap rumah bisa kami kunjungi dengan target yang jelas,” ungkap salah satu PLKB, Herli dari Kecamatan Sangatta Utara kepada awak media.
Ke depan, DPPKB Kutim akan memperluas pendekatan ini ke 18 kecamatan dengan prioritas intervensi bagi 11 ribu keluarga berisiko stunting di seluruh wilayah kabupaten.
Semua upaya tersebut diarahkan untuk memastikan setiap anak Kutim tumbuh dalam lingkungan sehat, layak, dan produktif.
“Program ini bukan hanya soal data atau angka, tapi tentang keadilan sosial. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun keluarga Kutai Timur yang dibiarkan sendirian menghadapi risiko stunting,” pungkasnya. (TS/ADV)
