Kutai Timur – Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini menunjukkan hasil nyata.
Berkat pemanfaatan data keluarga berisiko stunting (KRS) yang akurat dan terverifikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga dua digit dalam kurun waktu satu tahun.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menyebutkan bahwa angka stunting yang semula berada di kisaran 29 persen pada tahun 2023, kini turun menjadi 26,9 persen pada tahun 2024.
Penurunan ini dinilai signifikan karena sesuai dengan target nasional yang menekankan penurunan minimal dua digit per tahun.
“Dalam peraturan, target penurunan stunting adalah dua digit setiap tahun. Alhamdulillah Kutim sudah melampaui itu, artinya kerja keras kita di lapangan mulai membuahkan hasil,” ujar Junaidi kepada awak media.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari konsistensi DPPKB dalam memverifikasi dan memvalidasi data keluarga melalui sistem SIGELC (Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting). Melalui sistem ini, setiap nama dan alamat keluarga yang berisiko diperiksa ulang hingga ke tingkat desa, memastikan tidak ada data ganda atau salah klasifikasi.
“Data kami bukan hasil survei acak. Ini hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), jadi akurasinya sangat tinggi,” tegasnya.
Hasil ini juga diapresiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), yang menilai Kutim sebagai salah satu daerah paling progresif dalam integrasi data stunting.
DPPKB Kutim dinilai berhasil memadukan peran lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menyelesaikan masalah di akar penyebabnya.
“Kuncinya satu, yaitu data harus faktual. Kalau datanya salah, programnya meleset. Tapi kalau data benar, semua OPD bisa bekerja tepat sasaran. Itulah yang kami lakukan di Kutim,” ucapnya.
Selain itu, DPPKB juga rutin melakukan crosscheck dengan lembaga lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memastikan kesesuaian data antara sektor.
Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam program pembangunan, terutama pada penyediaan air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni.
“Contoh sederhana, ketika kita tahu satu keluarga berisiko karena tidak punya air bersih, maka Dinas PU dan PDAM bisa langsung bergerak di lokasi itu. Jadi semuanya sinkron,” jelasnya.
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutim, Herliana, keberhasilan menurunkan angka stunting ini juga berkat pendekatan yang lebih humanis di lapangan.
Petugas tidak hanya mendata, tetapi juga mendengarkan keluhan warga dan membantu mencari solusi bersama.
“Kita datang bukan hanya membawa formulir, tapi juga empati. Warga merasa diperhatikan, dan itu membuat mereka lebih terbuka untuk berubah,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa dari hasil pendataan terakhir, Kecamatan Sangatta Utara dan Bengalon menjadi wilayah dengan jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi, namun juga mencatat peningkatan signifikan dalam perbaikan gizi anak dan sanitasi rumah tangga.
“Dulu kita banyak temukan keluarga dengan pola makan kurang bergizi dan lingkungan tidak sehat. Sekarang, setelah intervensi terarah, perubahannya mulai terlihat,” ungkapnya.
DPPKB Kutim juga tengah menyiapkan rencana aksi tahun 2026 dengan target penurunan stunting hingga di bawah 20 persen.
Rencana ini akan terus mengandalkan kekuatan data yang terintegrasi dengan partisipasi masyarakat, perusahaan, dan lembaga pendidikan.
“Data adalah jantung kebijakan. Selama kita menjaga keakuratannya, maka semua program akan berjalan efektif,” pungkas Junaidi. (TS/ADV)
