Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan penurunan angka stunting sebesar 2 persen per tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan stunting.
Namun, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi optimistis capaian itu bisa lebih tinggi jika sinergi antarorganisasi berjalan dengan baik.
“Kalau kolaborasi ini berjalan efektif dan tidak hanya berhenti di seremoni, saya yakin hasilnya bisa di atas dua persen,” ucap Junaidi kepada awak media.
DPPKB Kutim memprioritaskan pendekatan berbasis aksi lapangan melalui strategi jemput bola, dengan mengerahkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh kecamatan.
Mereka memverifikasi kondisi keluarga yang berisiko, agar data yang digunakan untuk intervensi tepat sasaran.
Program penurunan stunting di Kutim kini tidak hanya berbicara soal gizi, tetapi juga mencakup perbaikan lingkungan dan peningkatan ekonomi keluarga.
Penyediaan air bersih, pembangunan jamban, hingga kursus keterampilan bagi masyarakat berisiko menjadi bagian dari langkah menyeluruh.
“Jangan sampai ada bantuan yang justru jatuh ke tangan pihak yang sebenarnya tidak memerlukan. Karena itu, PLKB harus benar-benar memastikan keakuratan data di lapangan agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran,” tegasnya.
DPPKB juga menggandeng Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan perusahaan tambang di Kutim untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dan memperluas jangkauan program. Menurut Junaidi, kekuatan utama Kutim terletak pada gotong royong antar unsur.
“Semua pihak sudah bergerak. Dengan kerja bersama seperti ini, Kutim bisa jadi daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan stunting,” tutupnya. (TS/ADV)
