Syarat PIRT Wajib Punya Dapur Produksi Terpisah, Kepala DPMPTSP Kutim: Itu Tidak Bisa Ditawar
Kutai Timur – Banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala ketika mengurus Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), terutama karena syarat wajib memiliki dapur produksi terpisah dari dapur rumah tangga.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Darsafani, menjelaskan bahwa syarat tersebut bukan kebijakan sepihak, melainkan ketentuan higienitas yang harus dipenuhi demi keamanan pangan.
“Itu merupakan syarat, rumah produksi dengan rumah tangga itu harus berbeda,” tegas Darsafani kepada awak media.
Menurut Darsafani, penilaian kelayakan dapur produksi berada di tangan Dinas Kesehatan (Dineks). Apabila Dinkes tidak memberikan rekomendasi, maka PIRT tidak dapat diterbitkan.
Ia menegaskan bahwa standar ini diberlakukan untuk memastikan produk makanan yang dijual ke masyarakat benar-benar aman dan tidak diproses di lingkungan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.
Dirinya mencontohkan pengalamannya saat bertugas di Dinas Koperasi (Diskop), di mana penerapan syarat dapur produksi tegas dilakukan agar tidak muncul masalah ketika tim kelayakan melakukan kunjungan.
“Kalau nanti ada kunjungan, kami akan kena backlist (daftar hitam),” ujarnya.
Namun, Darsafani memahami bahwa syarat tersebut memerlukan biaya tambahan bagi pelaku usaha kecil.
Untuk itu, ia mendorong agar pelaku usaha memanfaatkan program bantuan seperti rumah produksi bersama yang dapat dibangun melalui Dinas Koperasi atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Rumah produksi tersebut bisa digunakan secara kolektif maupun individu, tergantung kapasitas usaha.
Standar higienitas memang tidak mudah dipenuhi, tetapi menjadi fondasi utama produk pangan yang aman.
Pemerintah berharap para pelaku usaha tidak melihat syarat ini sebagai beban, melainkan sebagai jaminan kualitas dan daya saing usaha mereka ke depan. (TS)
